Kemendagri Mendorong Pemda Berinovasi Untuk Optimalisasi PAD Sesuai Potensi Daerah

Diterbitkan pada Rabu, 12 April 2017   Dibaca : 362  Kali

     

JAKARTA (Keuda) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar kegiatan  rapat koordinasi “Penyajian dan Publikasi Data Informasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah“, Selasa (11/4).

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Swiss Belinn Kemayoran Jakarta oleh Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Indra Baskoro. Peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan pejabat pelaksana yang membidangi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah bidang dana perimbangan.

Mengawali sambutannya Indra Baskoro mengatakan bahwa “penguatan ekonomi domestik menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas“, ujarnya.

Indra Baskoro menekankan keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan daerah, oleh karena itu penguatan ekonomi nasional adalah akumulasi dari penguatan ekonomi di daerah. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan.

Indra Baskoro menambahkan “Negara kita sudah diberi bonus sama Tuhan sehingga kita harusnya lebih baik lagi dibandingkan negara-negara maju lainnya, seperti sumber daya alam yang luas dan kaya”, ungkapnya.

Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat/daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk menkombinasikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dan menjaga konsistensi antara pusat dan daerah.

Sebagai informasi bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu upaya sistem pembagian keuangan yang adil dan proporsional dalam pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menjadi salah satu instrument penting desentralisasi fiskal, yang berperan strategis untuk: 1) Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas; 2) Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar pemerintah daerah; 3) Pengentasan kemiskinan; 4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya.

Dengan semangat dan komitmen untuk dapat menyukseskan pelaksanaan desentralisasi di negara kita tercinta ini dan berkoordinasi dalam mendukung menjadi kata kunci yang utama baik di internal Pemerintah Pusat maupun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Tanpa dukungan dari salah satu pihak, niscaya pemerintah sendiri tidak akan mampu melaksanakan secara optimum desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. keuda ::.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Rabu, 12 April 2017         Dibaca:  362 Kali

Back to Top