Rekonsiliasi Penyelesaian Permasalahan Kewajiban Bantuan Keuangan/Hibah dari Daerah Induk kepada DOB

Diterbitkan pada Selasa, 11 April 2017   Dibaca : 3485  Kali

     

JAKARTA – Tanggal 29 Maret 2017 yang lalu Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Setditjen Bina Keuda) Indra Baskoro membuka acara Rekonsiliasi Penyelesaian Permasalahan Kewajiban Bantuan Keuangan/Hibah dari Daerah Induk kepada DOB bertempat di Hotel Orchardz Industri Jakarta Utara.

‘‘Kami harapkan dengan acara rekonsiliasi ini, terjalin komunikasi dan terkonfirmasinya data dan informasi yang  selanjutnya  mencapai kesepakatan dalam upaya penyelesaian kewajiban bantuan pendanaan/hibah dari daerah induk kepada DOB dengan lancar,’’ ungkap Setditjen Bina Keuda.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan  bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai  bentuk konsisten pemerintah dan pemerintah daerah induk terhadap lahirnya DOB dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat didalamnya sehingga DOB dapat berjalan dengan optimal, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan  Peraturan Menteri Keungan Nomor 215 Tahun 2015  Tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH Bagi Daerah Propinsi dan/atau Daerah lainnya yang tidak memenuhi kewajiban hibah/ Bantuan Pendanaan  kepada DOB dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan DAU dan/atau DBH Kepada DOB.

‘’PMK 215 tahun 2015 ini janganlah dianggap sebagai Sebuah tekanan bagi daerah induk, namun lebih pada memberikan kepastian akan penyelesaian kewajiban pendanaan  bagi DOB dan Komitmen atas semangat pemekaran daerah’’, terangnya.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, masih terdapat 75 (tujun puluh lima ) DOB hasil pemekaran  tahun 2007 sampai dengan 2014. Dari  jumlah tersebut terdapat  37 (tiga puluh tujuh) DOB yang belum selesai  100 % kewajiban menerima bantuan pendanaan/hibah dari daerah Induknya dengan rincian 24 DOB yang dimekarkan tahun 2007 sampai dengan  2009 dan 13 DOB yang dimekarkan pada tahun 2012 sampai dengan 2014.

Pemerintah sangat memahami bahwa permasalahan keterlambatan penyelesaian kewajiban pendanaan  bagi DOB ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya masih terdapat perbedaan pernafsiran antara daerah induk dan DOB terkait besaran  dan waktu pembayaran yang tertuang dalam Undang–Undang Pembentukan DOB,  masalah lain yang menjadi kendala yakni banyak DOB dan Daerah Induk  yang masih membutuhkan informasi terkait mekanisme penyelesaian kewajiban pendanaan  bagi DOB.  Oleh karena itu melalui forum ini diharapkan adanya penjelasan maupun sosialisasi PMK 215 Tahun 2015 kepada kita semua agar selanjutnya proses penyelesaian penyelesaian kewajiban pendanaan  bagi DOB dapat disepakati dengan tidak merugikan masing-masing pihak dan dapat berjalan lancar.

‘’Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah otonom’’, tandas dia.

Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah. Keuda ::.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Selasa, 11 April 2017         Dibaca:  3485 Kali

Back to Top