Dewan Pidie : Pergub No.9 Mengebiri Hak Kabupaten

Diterbitkan pada Senin, 10 April 2017   Dibaca : 50  Kali

     

Ketua Komisi A DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail MAP mengkritik Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (Migas) dan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilainya telah mengebiri hak atau wewenang kabupaten/kota.

“Dalam Pergub ini, pemerintah daerah hanya diberi kewenangan mengusul program dan perencanaannya saja. Sedangkan mekanisme penganggarannya diatur penuh oleh Pemerintah Aceh. Ini sangat tidak adil,” kata Mahfuddin, Minggu (9/4).

Menurut politisi Partai Aceh (PA) itu, kebijakan Pemerintah Aceh sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah masing-masing. Padahal yang mengetahui persis kondisi dan kebutuhan pembangunan di daerah adalah para legislatif dan eksekutif di daerah bersangkutan.

“Kebijakan ini menunjukkan Pemerintah Aceh hanya peduli kepentingannya, dan kebijakan ini merupakan langkah mundur dalam pengelolaan dana Migas dan Otsus. Karena setiap tahun, silpa Pemerintah Aceh hampir Rp 2 triliun akibat dana tersebut tidak terserap, tapi masih saja bersikap tamak,” ungkapnya.

Alasan pihak DPRK Pidie menolak pengelolaan dana Otsus dan Migas ini dikendalikan Pemerintah Aceh, karena menurut Mahfuddin Ismail, kinerja Pemerintah Aceh juga rendah dalam hal pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat selama ini, khususnya program-program yang dibiayai dana Otsus dan Migas. Sehingga tak heran jika setiap tahun banyak dana program yang mengendap di Kas Pemerintah Aceh.

“Karena itu kami meminta pengelolaan Dana Migas dan Otsus ini dikembalikan ke daerah, seperti tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. Dengan catatan, tetap memperketat pengawasannya,” katanya. Sehingga sumber dana Migas dan Otsus Aceh ini bisa memberikan hasil maksimal kepada masing-masing daerah

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 10 April 2017         Dibaca:  50 Kali

Back to Top