Pemkab/Pemko Ancam Boikot Pemprov

Diterbitkan pada Senin, 10 April 2017   Dibaca : 3930  Kali

     

 Para kepala pemerintahan kabupaten/kota di Aceh sepakat memboikot semua kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, jika tata cara pembagian dana otonomi khusus (otsus) Aceh tidak diubah oleh Gubernur Aceh. Selama ini sistem pembagian dana otsus dinilai diskriminasi lantaran dikuasai sepihak oleh provinsi.

Ancaman itu mencuat dalam Rapat Kerja Dewan Pimpinan dan Anggota Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Aceh (FKKA) tahun 2017 di Aula Balai Kota Banda Aceh, Sabtu, (7/4). Rapat tersebut bertema, ‘Mencari Solusi yang Adil dan Amanah Tentang Tata Cara Pembagian Dana Otsus Aceh Sesuai Amanat UUPA’

“Dulu kita katakan pusat tidak adil terhadap Aceh. Sekarang provinsi tidak adil terhadap daerah. Jika advokasi ini tidak didengar, maka saya usulkan boikot undangan gubernur dan saham kita di BPD (Bank Aceh) kita tarik semua,” kata Wali Kota Langsa, Usman Abdullah yang akrab disapa Toke Seueum dalam acara itu.

Ia merasa geram dengan sikap provinsi yang mengubah sistem pembagian dana otsus secara sepihak melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

“Kita telah banyak belajar dari provinsi, kalau kita lemah, tidak pernah didengar. Saya sepakat dengan Wali Kota Langsa, kita perlu sikap tegas. Boikot semua kegiatan provinsi. Kita malu dengan Papua yang dikenal tertinggal tapi tahu cara membagi, sementara Aceh daerah syariat, tidak tahu berbagi,” timpal Ketua DPRK Banda Aceh, Arif Fadhillah.

Usulan tersebut mendapat dukungan dari anggota FKKA lainnya. Ketua DPRK Bireuen, Ridwan Muhammad, menambahkan bahwa persoalan pembagian dana migas sangat sensitif dan perlu disikapi secara tegas. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin juga mengusulkan menolak program provinsi yang dikerjakan di kabupaten.

Sebelumnya, Wakil Koordinator FKKA sekaligus Wakil Bupati Pidie Jaya, Said Mulyadi menyampaikan kebijakan Pemerintah Aceh dalam menetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar UUPA.

Beberapa Pasal dalam UUPA telah dilanggar secara sistematis, terutama norma-norma dan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 179 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf C dan Pasal 183 Ayat (4) UUPA. Dalam beberapa pasal itu, diatur hak-hak kabupaten/kota yang berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan dari dana otsus. Yang menjadi keberatan Pemkab/Pemko adalah dana otsus tersebut dikelola sendiri oleh provinsi melalui mekanisme pagu, bukan melalui mekanisme transfer. Kabupaten kota hanya dipersilakan mengusul program pembangunan saja ke provinsi. Program itu, akan dibahas lagi oleh provinsi melalui mekanisme RAPBA.

Sedangkan kabupaten/kota tidak menerima dana otsus, dana itu dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Mekanisme tersebutlah yang dianggap oleh pemerintah kabupaten kota tidak adil, karena akan merugikan daerah tingkat dua. Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah provinsi untuk merevisi qanun itu dan mengembalikan pembagian dana otsus untuk kabupaten kota melalui mekanisme transfer.

“Pemerintah kabupaten/kota menyatakan sikap menolak mekanisme pagu yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya meminta kepada gubernur untuk menghentikan segala proses dan tahapan pembahasan pagu anggaran dan program usulan kabupaten kota sejak awal dimulainya penyusunan RAPBA 2018,” demikian bunyi salah satu pernyataan sikap anggota FKKA yang dibacakan Sekretaris FKKA, A Munir Azis.

Koordinator FKKA yang juga Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal seusai rapat itu mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan beerkoordinasi dengan gubernur dan DPRA. Jika dalam pertemuan itu, aspirasi anggota FKKA tidak direspon oleh Pemerintah Aceh, maka pihaknya akan melakukan uji materi qanun itu ke Mahkamah Agung (MA), termasuk memboikot kegiatan provinsi.

“Kalau memang tidak mendapatkan respon positif, ya tentu kita akan melakukan boikot. Sebab kami merasa sangat dirugikan terutama dengan pagu yang ada dan hilangnya anggaran satu persen untuk ibukota provinsi dan lain-lainnya. Tentunya kita tetap menuntut hak-hak kabupaten kota melalui forum ini,” katanya

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Senin, 10 April 2017         Dibaca:  3930 Kali

Back to Top