Transparansi Anggaran Belum Tercapai di Daerah, Ini Kata Mendagri

Diterbitkan pada Jumat, 17 Maret 2017   Dibaca : 120  Kali

     

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong jajaran di daerah untuk melakukan transparansi anggaran. Meski, dia mengaku, banyak masalah yang mengiringi pelaksanaannya.

Masalah tersebut antara lain kualitas regulasi dan birokrasi buruk, gaji pengawai negeri yang masih rendah, dan desentralisasi tanpa disertai mekanisme akuntabilitas daerah. Kemudian oligarki serta penegakan sanksi atau hukum yang masih lemah.

Oleh karena itu, politikus senior PDIP itu meminta agar pengawasan anggaran ditingkatkan.

"Rawan korupsi itu ada pada saat perencanaan atau penyusunan anggaran. Kemudian pajak retribusi, dan dana bansos. Ini yang perlu fokus pengawasannya," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

"Banyak lembaga atau swasta termasuk media juga harus memonitor. Karena itu, kita mendukung kualitas pelayanan dan sumber daya manusia dengan model elektronik, khususnya E-Budgeting," lanjut Tjahjo.

Pasalnya, dengan hal ini, semuanya bisa mengurangi tingkat korupsi. Terlebih jika masyarakat ikut mengawasi.

"Ini bisa mengurangi indeks kerawanan korupsi," pungkas Tjahjo.

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Jumat, 17 Maret 2017         Dibaca:  120 Kali

Back to Top