Mendagri: Kami Jadi Terlalu Hati-hati Lanjutkan e-KTP

Diterbitkan pada Kamis, 16 Maret 2017   Dibaca : 119  Kali

     

KPK tengah mengusut kasus korupsi fantastis proyek e-KTP yang menyeret banyak nama besar. Dampaknya, jajaran di Kemendagri menjadi terlalu hati-hati dalam melanjutkan program e-KTP.

"Imbasnya, terlalu hati-hati, semua harus seizin Menteri, seizin dirjen, dirjen juga harus seizin Menteri, saya harus ke KPK juga, harus ke LKPP juga, ke Menteri Keuangan juga," ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).

Tjahjo menilai wajar jika dampak seperti ini muncul. Apalagi proses pemanggilan oleh KPK sudah dilakukan setahun belakangan ini.

"Saya lapor ke Bapak Presiden, satu tahun 68 pejabat Kemendagri mulai eselon I bolak-balik dipanggil KPK. Belum staf, belum panitia lelang. Ini ya pasti mengganggu," ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, hal ini bukan berarti Kemendagri akan takut mengambil keputusan terkait e-KTP. Sementara sebelumnya keputusan bisa diambil dengan cepat, kini perlu melalui sejumlah proses.

"Jadi hati-hati orang ambil keputusan. Yang tadinya ini ada mi instan langsung dimakan, sekarang: ini mereknya apa, ini matang atau tidak, ini pedas atau tidak, ini rasanya apa. Itu saja," ujar Tjahjo.

Anggaran e-KTP Tak Dipotong

Meski berhati-hati, Kemendagri akan tetap melanjutkan proyek e-KTP. Karena itu, anggaran e-KTP tetap akan diajukan pada APBN atau APBN-P.

"Dua tahun saya Mendagri mengajukan anggaran untuk mencetak," kata Tjahjo.

Pencetakan e-KTP itu bukan untuk yang baru 17 tahun saja, tapi juga bagi warga yang ingin mengubah status ataupun alamat dan lainnya. Tjahjo akan menganggarkan untuk pengadaan 3 juta blanko e-KTP setiap tahunnya.

"Secara prinsip kebutuhan yang terhambat masyarakat mendapatkan e-KTP ini mudah-mudahan April sudah cetak. Cetak, segera kami distribusikan ke daerah yang kurang," tutur Tjahjo.

Dia kemudian menyatakan anggaran e-KTP tak harus sama dengan anggaran pertama. Saat proyek ini dimulai pada 2011, anggaran yang disiapkan adalah Rp 6,3 triliun. Namun konsorsium PNRI yang menang tender membuat total anggaran menjadi Rp 5,84 triliun. 

Kini tiap tahun ada anggaran e-KTP dalam APBN. Anggaran e-KTP juga tak pernah dipotong.

"Yang harusnya 2016 dipotong, kan semua ada pemotongan kemarin. Oleh Ibu Menteri Keuangan tidak dipotong karena ini menyangkut pelayanan masyarakat," ucap Tjahjo. 

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 16 Maret 2017         Dibaca:  119 Kali

Back to Top