SAMBUTAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016

Diterbitkan pada Kamis, 23 Juni 2016   Dibaca : 2285  Kali

     

 

 

 

 

 

SAMBUTAN

MENTERI DALAM NEGERI

PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

BAGI PROVINSI SE-INDONESIA

 

JAKARTA, 23 JUNI 2016

 

Yang terhormat Para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia;

Yang terhormat Para Sekretaris Daerah Provinsi se-Indonesia;

 

Yang terhormat Unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi se-Indonesia;

Hadirin yang berbahagia.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk Pemerintahan Provinsi se-Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Pertemuan kita hari ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Saya mengajak semua yang hadir disini membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan APBD. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Saya berpendapat, dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Dari data penetapan APBD yang diterima, pada Tahun 2015 terdapat 2 (dua) provinsi dan 76 (tujuh puluh enam) kabupaten/kota yang penetapan APBD Tahun Anggaran 2015 melewati batas waktu yang ditetapkan, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu, terdapat 11 (sebelas) provinsi dan 83 (delapan puluh tiga) kabupaten/kota yang penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 melewati batas waktu yang ditetapkan.

Dari data realisasi APBD provinsi tahun 2015 terlihat realisasi belanja sebesar Rp240.25 triliun atau 84.29% dari total belanja APBD, sehingga membesarnya angka SiLPA pemerintah daerah.   Rendahnya daya serap APBD antara lain disebabkan terlambatnya pemerintah daerah dalam menetapkan Perda tentang APBD dan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.

Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 ini dapat ditetapkan lebih cepat dibandingkan tahun 2016. Tujuan ditetapkannya pedoman ini lebih awal, untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang diharapkan.

 Mengingat  APBD sebagai salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional, maka disamping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, perlu penyelarasannya dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan dan program daerah sejalan dengan kebijakan dan program nasional, sehingga terjadi sinergitas dan sinkronisasi antara perekonomian daerah dan nasional.

Hadirin yang saya muliakan,

Jumlah APBD dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Belanja APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp957.42 triliun dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,092.15 triliun. Sedangkan pendapatan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu; Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp893.52 triliun dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1,031.52 triliun.

Jumlah pendapatan dan belanja APBD diatas, menunjukkan besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah daerah, sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai dan handal. Sistem  pengendalian internal harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan daerah apabila tidak dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada akan mempunyai implikasi yang kurang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, peran Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Indikator penting lainnya untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah  dinilai dari opini audit BPK atas LKPD. Sampai saat ini pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih relatif terbatas. Dari data yang diterima untuk pemerintah provinsi, yang telah mendapat opini WTP atas LKPD tahun 2014 sebanyak 26 daerah Provinsi atau sejumlah 76% dari total provinsi yang ada.

Kementerian Dalam Negeri sebagai  pembina penyelenggaraan pemerintah daerah selalu berupaya melakukan terbaik dalam implementasi good governance. Upaya  pembenahan ini dilakukan baik dari aspek pengelolaan keuangan maupun kinerja organisasi.

Hadirin yang saya banggakan,

Kinerja birokrasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah saat ini mendapat soroton tajam karena struktur yang gemuk, kurang responsif dan biaya tinggi. Keluhan  terhadap birokrasi juga terkait biaya birokrasi yang ditanggung oleh daerah dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan. Disamping itu juga terjadi inefisiensi dan ketidakekonomisan yang dilakukan oleh Aparatur Birokrasi dalam mengelola keuangan negara dan daerah termasuk upaya penggelembungan dana untuk membiayai satu kegiatan melebihi kebutuhan dan batas kewajaran yang tentunya menambah beban APBN/APBD.

          Birokrasi yang gemuk disebabkan belum jelasnya penentuan postur PNSD yang ideal sehingga mengakibatkan membengkaknya belanja untuk  birokrasi. Kalau hal ini tidak dikelola dengan baik, maka dikuatirkan porsi belanja APBD untuk aparatur akan melebihi belanja publik, sehingga kinerja pelayanan pemerintah daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini saya juga perlu mengingatkan terkait dengan  alokasi  APBD untuk belanja bantuan sosial dan belanja hibah, perlu dibatasi dan dilakukan secara selektif  dengan kriteria yang jelas. Dalam prakteknya sebagian pemerintah provinsi belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 .

Dari data APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota  terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2014 sebesar Rp54.47 triliun (6,37% terhadap belanja), tahun 2015 sebesar Rp59.69 triliun (6,23% terhadap belanja) dan tahun 2016 sebesar Rp67.40 triliun (6,17% terhadap belanja).

Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 dan hal tersebut telah dikoordinasikan dengan KPK-RI.

Hadirin yang saya muliakan,

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017, saya meminta perhatian hadirin semua beberapa hal sebagai berikut:

  1. Perhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 dan secara substansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif. Secara khusus saya menitipkan kepada para Sekda provinsi selaku Ketua TAPD provinsi untuk mendorong kabupaten/kota untuk mempercepat penetapan APBD dengan memperhatikan jadwal dan tahapan proses yang ada;
  2. Penyusunan  KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD tahun 2017 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP tahun 2017, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
  3. Dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong;
  4. Pastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien;
  5. Ubah mindset money follow function dan money follow organization menjadi money follow programme;
  6. Penyederhanaan nomenklatur anggaran agar lebih jelas, to the point, dan tidak absurd;
  7. Pemberian hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sesuai peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial;
  8. Anggaran untuk belanja modal diperbesar;
  9. Menyampaikan laporan realisasi APBD  semester pertama dan tahunan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat terpantau lebih awal untuk menentukan langkah-langkah perbaikannya.

Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillaahir rahmaanir rahiim, ”Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017”  secara resmi saya nyatakan dibuka.

Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi, semoga kita semua diberikan kejernihan hati dan pikiran untuk menerima materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini.

Demikianlah yang dapat Saya sampaikan, atas perhatian hadirin  Saya ucapkan terimakasih.

Wabillahit taufiq wal hidayah

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

MENTERI DALAM NEGERI

 

 

 

TJAHJO KUMOLO

  Sumber:          Diterbitkan pada:  Kamis, 23 Juni 2016         Dibaca:  2285 Kali

Back to Top