Kerjasama Pemda dan Investor dalam Memajukan Perekonomian Daerah



Selasa, 24 Desember 2013
7449 Kali

Era otonomi menuntut setiap pemerintah daerah (pemda) mandiri dan kreatif, mencari sumber-sumber pembiayaan, serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak peraturan daerah (perda) dan kebijakan diformulasikan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Umumnya perda dan kebijakan yang diterapkan pemda tidak jauh dari urusan pajak, retribusi, perizinan dan pelayanan birokrasi yang disadari atau tidak, dapat membebani kegiatan dunia usaha sehingga daya tarik investasi di daerah menjadi rendah.

Sesuai hasil kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), saat ini masih banyak daerah yang menilai keberhasilan otonomi daerah adalah, dengan meningkatnya PAD. Tinggi rendahnya PAD, digunakan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah. Target peningkatan PAD ini seringkali memicu munculnya berbagai kebijakan yang kontraproduktif (counter productive) terhadap iklim usaha dan investasi.

Padahal, iklim investasi yang kondusif pasti dapat meningkatkan kegiatan ekonomi, baik berskala besar maupun kegiatan ekonomi kerakyatan. Sehingga mendongkrak kemampuan pemda, swasta dan masyarakat. Kegiatan ekonomi yang bergairah akan mampu menciptakan pasar tenaga kerja, iklim usaha yang kompetitif, meningkatkan perputaran uang, dan mendatangkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

Kondisi yang berkembang saat ini ialah, pemerintah belum mampu memberikan jaminan keamanan berusaha bagi investor baik asing maupun local, untuk mengembangkan usaha di daerah. Beberapa hal yang menghantui para investor dan para pionir yang mengembangkan usaha di satu daerah tak juga kunjung terjawab, yaitu kepastian hukum dan jaminan keamanan, kondisi infrastruktur pendukung, serta birokrasi yang simple, cepat, dan transparan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Ironisnya, kondisi itu diperburuk dengan marakya kasus-kasus kontroversi yang melibatkan pemerintah dan sektor swasta. Menurut temuan Kementerian Dalam Negeri pada Mei 2012, sekitar 173 kepala daerah tersangkut kasus hukum. Dengan kata lain, sepertiga kepala daerah di Indonesia bermasalah. Realitas itu cukup menyedihkan, karena otonomi daerah justru melenceng dari fungsinya untuk mensejahterakan rakyat.

Iklim investasi kondusif terjadi jika pemerintah, swasta dan masyarakat umum sama-sama dapat mengambil keuntungan atas keberadaan sebuah investasi. Pendapatan pajak pemda meningkat, pelaku usaha memperoleh laba tinggi, dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kondisi ideal ini dapat terjadi jika ada pola kemitraan antar ketiga pihak di atas. Bukan kemitraan (kolusi) pemda dengan DPRD untuk melahirkan Perda yang dapat memperpanjang rantai birokrasi sehingga ada celah untuk melakukan pemungutan-pemungutan.

Membangun iklim investasi daerah yang kondusif tidak bisa terlepas dari sistem informasi pasar nasional maupun internasional. Pemda dan DPRD harus menyadari bahwa terjadi persaingan ketat antar daerah dalam memperebutkan investasi baru. Pemda yang mampu membuat daerahnya menarik untuk investasi baru akan banyak didatangi investasi. Sebaliknya, Pemda yang daerahnya justru tidak menarik bagi investasi, jangankan masuknya investasi baru, investasi yang telah ada saja di daerah itu besar kemungkinan akan keluar atau pindah ke daerah lain.

Sejak otonomi daerah digulirkan, ternyata tidak banyak memperbaiki kondisi sektor riil di daerah, terutama UKM yang masih sulit berkembang akibat buruknya infrastruktur yang menghambat pertumbuhan investasi, serta jaminan keamanan berusaha. Di sisi lain, Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah, juga belum bisa mendukung sektr riil dengan mayoritas APBD di gunakan untuk belanja rutin. Hampir tidak ada anggaran untuk insentif bagi pengembangan sektor usaha produktif tersebut.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dicatat diatas kisaran enam persen per tahun tidak ditopang kekuatan sektor riil. Padahal, kondisi tersebut dapat disiasati dengan mengoptimalkan sektor UKM yang berpotensi menjadi katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor itu mampu menyerap tenaga kerja informal, membuka peluang ‘ladang’ pasar bagi daerah, dan memiliki nilai tambah dalam bentuk multiplier effect kepada usaha-usaha sejenis di industri yang sama.

Solusi dari kondisi tersebut, dapat diawali dengan menelaah kembali fungsi pemerintah dalam memasarkan potensi yang dimiliki suatu wilayah, untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Konsekuensinya, pemerintah harus mampu memberikan jaminan keamanan berusaha sebagai daya tarik investasi, baik kepastian hukum, infrastruktur, maupun birokrasi yang efektif.

Pelayanan birokrasi yang kurang baik dapat diatasi dengan upaya pengembangan perilaku bersih di lingkungan pejabat teras. Budaya birokrasi umumnya bersifat paternalistik sehingga keteladanan pimpinan (patron) akan menentukan strata birokrasi di bawahnya (klien) untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, setiap kebijakan daerah yang dipandang distortif atau mengganggu kelancaran dunia usaha dan investasi harus segera direformasi. Penjaringan suara dan aspirasi para pengusaha harus dilakukan untuk menggali input yang lebih lebih obyektif.

Sistem perpajakan dan retribusi daerah juga hendaknya didesain untuk menarik investasi baru dan menjaga kenyamanan pengusaha. Dengan dalih untuk peningkatan PAD, seringkali pemda tidak sabar untuk segera menjerat para investor yang baru saja menanamkan modal di daerah dengan berbagai pungutan.  Pemda ini menginginkan dapat menarik keuntungan sejak awal kedatangan investor. Padahal untuk menjalankan perusahaan hingga menghasilkan keuntungan, investor membutuhkan waktu dan usaha keras.

Namun demikian, meskipun Pemda memberikan “kemudahan” bagi para investor dan pengusaha dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif, haruslah tetap dijaga dampak sosial dan lingkungan yang terjadi. Pro kepada investor bukan berarti semua jenis usaha layak diizinkan, apalagi investasi yang merugikan masyarakat sekitar. Pemerintah harus memperketat perizinan para pelaku usaha multinasional yang bergerak di bidang eceran (ritel) modern, seperti hipermarket. Pemerintah perlu memikirkan persyaratan ketat, agar kehadiran hipermarket tidak merugikan produsen produk lokal dan petani di dalam negeri untuk jangka panjang.

Bagaimanapun, para produsen lokal dan petani daerah harus lebih diprioritaskan eksistensinya. Pemerintah harus mengawasi realisasi riil investasi asing apakah sesuai dengan Izin Usaha Industri dan Rekomendasi Berita Acara Pemeriksaan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID). Kehadiran investor asing justru seharusnya dapat membantu petani dan produsen lokal dalam memasarkan produk atau komoditas yang dihasilkan serta menciptakan lapangan kerja.

Menarik atau tidaknya investasi di daerah, baik bagi perusahaan asing maupun penanam modal dalam negeri di setiap daerah otonom pasti berbeda-beda. Kualitas kebijakan dan Perda yang dirumuskan pemda sangat mempengaruhi iklim investasi ini selain tentunya potensi sumber daya yang ada.

 

  Oleh:    

Back to Top