Penggunaan Dana BOS Tidak Sembarangan



Senin, 23 Desember 2013
3036 Kali

Penggunaan dana bos tidak sembarangan. Jika mengacu pada aturan pelaksana dan petunjuk teknis (Juklak/Juklis) dari pemerintah pusat maka penggunaan dana Bos di sekolah baru dicairkan didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama Tim Manageman BOS Sekolah, Dewan Guru, dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk acara rapat dan ditandatangani peserta rapat.

Maka, diluar ketentuan itu, penggunaan bantuan BOS dilarang dan melanggar aturan. Karena ada 13 poin penggunaan dana BOS tersebut. Yakni diantaranya, mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi ratio satu siswa satu buku, langganan publikasi berkala, akses informasi online, pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan, peningkatan kompetensi, tenaga perpustakaan. Termasuk untuk kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) seperti biaya pendaftaran pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.

Salah satu poin yang tidak boleh disalurkan oleh dana BOS adalah untuk operasional ujian nasional. Tapi jika untuk kegiatan seperti Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) dengan menggunakan sebagian dana BOS tidak juga dilarang. Karena, kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan terhadap siswa dalam bidang olahraga. Kalau yang berkaitan dengan pembinaan untuk siswa, tidak perlu dipertentangkan. Aturannya sudah jelas bahwa BOS juga diperbolehkan untuk membiayai pembinaan belajar siswa.

Indonesia boleh dikatakan salah satu negara yang berhasil dalam mengelola dana pendidikan termasuk ‘block grand’. Hasil penelitian Bank Dunia, pendidikan di Indonesia cukup meningkat, terutama asksesnya. Setelah adanya BOS, anak usia SD hampir semua telah menikmati sekolah. Hal ini salah satu indikator keberhasilannya.

Terhitung mulai Januari 2012, pemerintah mengubah mekanisme penyaluran dana BOS. Jika selama ini dana BOS disalurkan melalui bendahara kabupaten/kota, maka per Januari tahun lalu, dana BOS disalurkan dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah propinsi, selanjutnya disalurkan ke satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah.

Wapres Boediono meminta agar penyaluran dana BOS benar-benar sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat penggunaan.

Dalam tahun anggaran 2012, pemerintah menaikan anggaran dana BOS sebesar 43,75 persen dari Rp16 triliun menjadi Rp23 triliun. Kenaikan yang cukup drastis ini adalah konsekuensi kenaikan biaya operasi agar sekolah dapat memenuhi Standar Pelayanan Minim (SPM). Selain itu, pemerintah ingin memastikan program wajib belajar sembilan tahun dapat terlaksana dengan baik.

Untuk penyaluran, dana BOS yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah rawan disalahgunakan oleh pihak sekolah. Karena itu, harus ada pengawasan melekat untuk setiap sekolah. Pengawasan dilakukan bukan saja pada saat penyaluran, namun juga pemanfaatan serta efektivitasnya untuk siswa. Meski, tak masalah dana BOS disalurkan lewat kas sekolah. Yang jelas, pengawasan harus melekat mulai dari penyaluran hingga pemanfaatan.

Meski lewat kas pemkab, maupun rekening sekolah sama saja. Tetap rentang penyelewengan, karena penggunaannya tetap diberi wewenang masing-masing sekolah. Sistem pertanggungjawabannya bersifat umum. Tidak mendetail. Ini rawan. Untuk mengawasi itu memang harus ada tim khusus, kalau tidak, korupsi terjadi lagi. Masih banyak sekolah yang tidak memasang papan informasi pengelolaan dana BOS. Padahal itu merupakan suatu keharusan bagi sekolah agar semua masyarakat tahu dikemanakan dana yang disalurkan pemerintah tersebut.

Jika pengelolaan dana BOS dilakukan dengan baik dan transparan, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Baik itu peningkatan infrastruktur sekolah maupun kualitas siswa itu sendiri.

  Oleh:    

Back to Top