Mensiasati Anggaran pendidikan 20 Persen



Senin, 23 Desember 2013
2841 Kali

Visi Pendidikan nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sesuai dengan visi tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam UU Nomor 20/2003, tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UU No 20/2003,  pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa  dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.      

Data Kemendgari, menunjukkan ada sekitar lima provinsi yang anggaran pendidikannya sudah 20 persen. Kelima provinsi itu adalah DKI Jakarta sebesar 22,51 persen, Lampung 21,76 persen, Riau 20,21 persen, Kalimantan Tengah 20 persen, dan Jawa Tengah 21,14 persen.

Sedangkan alokasi rendah antara lain ada pada Provinsi Maluku Utara yang hanya 4,7 persen. Jawa Timur sendiri, juga belum mampu mencapai 20 persen anggaran pendidikan karena hanya mencapai 12 persen. Rata-rata, yang belum mencapai amanat undang-undang itu.

Jika sudah terpenuhi 20 persen, maka pemda harus memanfaatkan anggaran dengan benar. Anggaran pendidikan tersebut harus diikuti oleh tiga pencapaian. Ketiga syarat tersebut adalah, pertama, memastikan pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun pada saat anggaran pendidikan 20 persen terpenuhi. Kedua, harus ada jaminan bagi tunjangan guru dan peningkatan SDM. Ketiga, harus ada jaminan sarana pendidikan dan diperbaiki.

Dana tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan kualitas sistem pendidikan Indonesia. Mulai dari peningkatan kualitas pengajar, sarana dan prasarana pendidikan, serta perbaikan kurikulum. Pemerintah diminta untuk lebih jeli dalam menilai sektor pendidikan. Ke depan kita mengharapkan lebih banyak dana untuk peningkatan kualitas pengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Karena itu, pendidikan dan pelatihan untuk guru itu menjadi hal yang penting. Agar, tercipta standirisasi tenaga pengajar baik di desa maupun di kota. Harapannya tentu adalah penggunaan anggaran tersebut dapat tepat sasaran dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian apa yang ingin dicapai pemerintah untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi rakyat miskin akan tercapai dan terlaksana dengan baik.

Jika penggunaan anggaran pendidikan tepat sasaran, maka dapat meminimalisir jumlah rakyat yang tidak dapat mengecam pendidikan. Para pemimpin daerah diharapkan lebih serius dengan memaksimalkan anggaran pendidikan. Apakah semua daerah sudah memaksimalkan anggaran? Apapun jawabannya, pemerintah hendaknya bijak dan berjuang keras mempersiapkan anak bangsa yang handal, terampil, bermoral, mandiri. Itu sangat penting dan mendesak mengingat pertarungan di era globalisasi ini yang semakin berat. Jangan sampai generasi bangsa menjadi pengemis di negara sendiri.

 

 

  Oleh:    

Back to Top