Berita Terbaru

  • Bankaltimtara Tingkatkan Inklusi Keuangan di
    PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ....
  • Luar Biasa, Pemkab Bintan Raih WTP 6 Tahun Be
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Kepulauan Riau, kembali mer....
  • Tidore Kepulauan Bangun Destinasi Wisata Olah
    REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepul....
  • Sandiaga Sebut Sistem BPKB Online Bisa Tingka
    Jakarta - Polri baru saja meluncurkan sebuah sistem berbasis IT t....
  • Kegiatan RAPBD Belum Cerminkan Program Anies
    JAKARTA - Berbagai kegiatan pada Kebijakan Umum Anggaran dan....

PRODUK HUKUM TERBARU

Jenis Nomor - Tahun Tentang
PERMENDAGRI 105 - 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017  (92) Baru
SE 188.34/7941/SJ - 2017 Percepatan Penetapan Kesepakatan Bersama Rancangan KUA dan PPAS serta Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD TA 2018  (413) 
SE 188.31/7807/SJ - 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi PP No 18 Thn 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri No 62 Thn 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Op  (511) 
PERMENDAGRI 94 - 2017 Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah  (223) 
SE 193/3119/SJ - 2017 Petunjuk Teknis Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Badan Usaha Selaku Pemilik dan/atau Perusahaan Selaku Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Efisiensi Energi Dalam Rangka Penyediaan Jasa Efisiensi Energi  (545) 
PERMENDAGRI 71 - 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017  (1809) 
PERMENDAGRI 62 - 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional  (10337) 
PERMENDAGRI 54 - 2017 Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  (2028) 

Back to Top