Berita Terbaru

  • 2 Kontraktor Suap Bupati Rp 4,1 Miliar Demi D
    RMOL. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan mulai....
  • Pemkot Sukabumi Serius Tangani Rumah tak Laya
    REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemkot Sukabumi telah berupaya menan....
  • Begini Harapan Kadin DKI Jakarta Soal Penyera
    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta ....
  • Penyaluran Hibah Anies-Sandi untuk Guru Swast
    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Sopan Adrian....
  • KEMENDAGRI DORONG PEMDA FOKUS MENGGUNAKAN APB
    PALANGKARAYA – Sejalan dengan reformasi pengelolaan keuanga....

PRODUK HUKUM TERBARU

Jenis Nomor - Tahun Tentang
PERMENDAGRI 105 - 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017  (246) 
SE 188.34/7941/SJ - 2017 Percepatan Penetapan Kesepakatan Bersama Rancangan KUA dan PPAS serta Persetujuan Bersama Rancangan Perda tentang APBD TA 2018  (835) 
SE 188.31/7807/SJ - 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi PP No 18 Thn 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Permendagri No 62 Thn 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Op  (937) 
PERMENDAGRI 94 - 2017 Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah  (294) 
SE 193/3119/SJ - 2017 Petunjuk Teknis Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Badan Usaha Selaku Pemilik dan/atau Perusahaan Selaku Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Efisiensi Energi Dalam Rangka Penyediaan Jasa Efisiensi Energi  (594) 
PERMENDAGRI 71 - 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017  (1981) 
PERMENDAGRI 62 - 2017 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional  (11499) 
PERMENDAGRI 54 - 2017 Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  (2350) 

Back to Top